Makassar, 10 Juli 2025. Dalam rangka pemantapan dan penguatan program kerja pengendalian kebakaran hutan tahun berjalan 2025 dan tahun berikut ,Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Kebakaran Hutan 2025 yang bertemakan Merajut Sinergitas menuju Pengendalian Karhutla Terpadu dan Berkeadilan di Makassar, Sulawesi Selatan (09/07/2025).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada jajaran Ditjen Gakkumhut baik pusat dan wilayah, stakeholder pusat dan daerah, serta masyarakat atas dukungan, kerjasama dan sinergitas yang telah dibangun sampai dengan saat ini sehingga kita mampu mengendalikan kejadian kebakaran hutan dan kejahatan akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Dalam paparannya Direktutr Pemgendalian Kebakaran Hutan menyampaikan bahwa ”Belajar dari pengalaman panjang penanganan bencana karhutla di Indonesia, pada akhirnya kita semakin memahami siklus kebakaran dan manajemen krisis dalam kebencanaan karhutla. Pembelajaran ini telah menghasilkan inovasi manajemen pengendalian karhutla yaitu Solusi Pencegahan Permanen karhutla yang meliputi analisis cuaca dan wilayah, manajemen operasi kebencanaan karhutla, dan manajemen landskap gambut,” ungkap Thomas.

Thomas menyebut keberhasilan penurunan luas karhutla pada tahun 2024 sebesar 77% jika dibanding dengan baseline tahun 2019, merupakan hasil yang dicapai berkat kerjasama dan kolaborasi lintas sektor, sinergitas pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat terutama di provinsi rawan kebakaran.

”Menindaklanjuti kesepakatan pada Desk Karhutla dalam menghadapi triple planetary crisis, dan dengan pembelajaran serta pengetahuan yang telah dikembangkan, maka Rakernis Dalkarhut ini kita selenggarakan untuk menyikapi tantangan dan permasalahan tersebut serta untuk penguatan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” jelas Thomas.

Thomas mengajak semua pihak untuk membangun dan memperkokoh sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan INPRES Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. 

”Dalam pelaksanaannya, tentu kita memerlukan dukungan sumberdaya baik dari aspek kebijakan dan regulasi termasuk dukungan PERDA, ketersediaan SDM Brigdalkarhutla, peralatan dan sarpras serta pendanaan yang berkelanjutan. Menyikapi tantangan keterbatasan sumberdaya saat ini, kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri. Kita harus memperkuat kerjasama Pentahelix yang terdiri dari pemerintah pusat daerah, universitas, korporasi dan masyarakat,” sambung Thomas.

Thomas menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla yang dicapai melalui langkah-langkah pencegahan, melalui patroli terpadu, literasi dan edukasi untuk penyadartahuan publik dan Operasi Modifikasi Cuaca. Langkah dan upaya pengendalian karhutla di tahun 2025 perlu ditingkatkan dan disegerakan.

”Dalam Rakernis ini, terdapat Focus Group Discussion dengan 4 aspek rumusan yaitu aspek pencegahan, aspek pemadaman dan penanganan pasca, aspek dukungan manajemen dan new directive meliputi kebijakan, SDM, sarpras, pendanaan, serta aspek sinergitas dan kerjasama", tutur Thomas. 

Thomas menambahkan bahwa sebagai rangkaian dari kegiatan Rakernis, juga akan dilaksanakan outbound fan visitasi lapangan di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan topik manajemen kolaborasi, komunikasi dan kepemimpinan bagi Kepala Daops Manggala Agni dan jajaran,” tutup Thomas.

Narasumber pada Rakernis ini berasal dari Kemenkeu, BNPB, BMKG, IPB dan Kemenhut, serta dihadiri oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Lingkup Ditjen Gakkumhut, Kepala Seksi Wilayah Balai Dalkarhut, Kepala Daops Manggala Agni, serta staf Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.